Program ini bukan sebatas penataan sekolah, melainkan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menggelontorkan Rp2 triliun dari APBN 2025, setara 0,27 persen dari total Anggaran Pendidikan. Separuhnya, Rp1 triliun, dikunci sebagai dana abadi sekolah unggul. Pemerintah memastikan skema ini tak berhenti sebagai proyek lima tahunan, tetapi berkelanjutan hingga puluhan tahun ke depan.
Peluncuran Sekolah Garuda dilakukan serentak di 16 titik. Dua belas di antaranya ditempatkan sebagai Sekolah Garuda Transformasi—mengangkat SMA atau Madrasah Aliyah unggul yang sudah ada agar naik kelas sebagai pemasok lulusan untuk perguruan tinggi papan atas dunia. Empat lainnya ditetapkan sebagai Sekolah Garuda Baru dan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.
Peta jalannya cukup ambisius: hingga 2029, pemerintah menargetkan membina 80 Sekolah Garuda Transformasi dan membangun 20 Sekolah Garuda Baru. Polanya dibuat dua arah. Di satu sisi, sekolah unggul yang sudah mapan didorong memperkuat ekosistem pembinaan bakat—mulai dari kompetensi akademik, kapasitas guru, hingga tata kelola. Di sisi lain, sekolah baru didirikan dari nol di wilayah 3T dan daerah minim akses pendidikan berkualitas. Pemerintah ingin memastikan talenta terbaik tak hanya muncul dari kota besar.
SMA Pradita Dirgantara menjadi salah satu yang didapuk sebagai pionir Sekolah Garuda Transformasi. Kepala sekolahnya, M. Ridwan Aziz, menyebut program ini sebagai peluang mempercepat lahirnya generasi unggul yang selama ini tersebar tapi belum terkelola optimal. “Potensi yang sudah besar, dikelola dan dididik dengan sumber daya terbaik, maka mereka akan lebih unggul lagi,” ujarnya. Ia percaya, bila ekosistem pendidikan unggul dibangun secara sistematis, Indonesia pada 2045 bisa berdiri sebagai kekuatan yang diperhitungkan dunia.
Peluncuran Sekolah Garuda memberi sinyal perubahan arah kebijakan pendidikan nasional: dari sekadar meningkatkan akses menjadi membangun keunggulan. Di banyak negara, investasi pada sekolah unggul berasrama telah menjadi jalan cepat membentuk modal manusia berkualitas. Pemerintah Indonesia tampaknya hendak mengulang pola serupa—dengan skala lebih luas, visi lebih panjang, dan taruhan masa depan yang lebih besar. (*)
